UU Desa Amanatkan Dana 10% Bagi Desa

Oleh : Hasbi Jusuma Leo

Analis Perbendaharaan Negara Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan

UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa(UU Desa) mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahunnya memberikan bantuan keuangan kepada desa minimal sepuluh persen dari Dana Perimbangan. Namun ternyata masih ada Pemda yang belum mematuhi ketentuan itu.

Hal tersebut terungkap dalam Focus Group Discussion yang berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2021. Narasumberyang hadir berasal dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Kota Jayapura, dan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia (KOMPAK).

Istilah bantuan keuangan itu dalam UU Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Besaran ADD itu paling sedikit sepuluh persen dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Besaran ADD yang dialokasikan pemda ke desa-desa sebenarnya selalu tercantum dalam APBD Kabupaten/Kota tiap tahunnya. Namun ada kemungkinan jumlah yang dialokasikan tidak sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan UU Desa. Bila ini terjadi, pemerintah kabupaten/kota yang melanggar bisa mendapatkan sanksi berupa penundaan dan atau pemotongan terhadap Dana Perimbangan.

Pengalokasian ADD tadi mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepada desa dan perangkat desa. Juga jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana ADD ini digunakan untuk mendanai kegiatan di bidang penyelenggaran pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana .

Menurut data pada aplikasi Online Monitoring-Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OM-SPAN) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, ADD tahun 2021 pada Kabupaten Musi Banyuasin dialokasikan sebesar total Rp. 233,5 milyar kepada 227 desa. Pada Kabupaten Ogan Komering Ilir sebesar Rp 138,04 milyar kepada 143 desa.

Pada Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 236,3 milyar kepada 245 desa. Pada Kabupaten Lahat sebesar Rp 302,8 milyar kepada 360 desa. Dan pada Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 189,3 milyar kepada 186 desa.

Selanjutnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir dialokasikan sebesar Rp297,6 milyar kepada 314 desa. Pada Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 297,6 milyar kepada 288 desa. Pada Kabupaten OKU Timur sebesar Rp 245,9 milyar kepada 305 desa. Dan pada Kabupaten OKU Selatan sebesar Rp 216,4 milyar kepada 252 desa.

Lalu pada Kabupaten Ogan Ilir sebesar Rp 202,1 milyar kepada 227 desa. Pada Kabupaten Empat Lawang sebesar Rp 130,7 kepada 147 desa. Pada Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp 77,9 milyar kepada 65 desa. Pada Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp 100,8 milyar kepada 82 desa. Dan pada Kota Prabumulih sebesar Rp 22,6 milyar kepada 12 desa.

Narasumber dari KOMPAK, Hefrizal Handra memaparkan penyebab Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi jumlah besaran minimum ADD. Diantaranya, daerah yang jumlah desanya sedikit, enggan memenuhi jumlah minimum ADD. Dengan alasan besaran ADD akan menjadi sangat besar sehingga berpotensi mengakibatkan inefisensi anggaran. Apalagi jika tidak didukung SDM yang memadai.

Sedangkan untuk daerah yang jumlah desanya banyak, besaran minimum ADDrelatif akan terpenuhi. Sebab Pemerintah Kabupaten/Kota harus memenuhi penghasilan tetap (siltap) perangkat desa. ADD ini digunakan untuk memenuhi kewajiban itu. Meskipun tidak berarti  dengan memenuhi besaran ADD siltap perangkat desa otomatis terpenuhi.

Penerapan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi jumlah minimum ADD akan semakin tegas dengan berlakunya peraturan baru.Yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 41/PMK.07/2021. PMK ini mengatur tata cara penundaan ataupun pemotongan dana perimbangan bagi daerah yang tidak memenuhi jumlah minimum ADD. Terutama terkait dengan tahapan dan mekanisme evaluasi. Serta tahapan dan mekanisme penyaluran pemotongan dana perimbangan dan penyalurannya ke Rekening Kas Desa.

Karena itu Pemda perlu meningkatkan perhatiannya terhadap besaran minimum ini. Amanat undang-undangmau tidak mau wajib dipenuhi. Pemda dan pihak terkait rasanya perlu mempertimbangkan rekomendasi yang ditawarkan dalam kesempatan FGD ini.

Seperti mengupayakan rasionalisasi jumlah desa bagi daerah yang memiliki jumlah desa yang banyak namun jumlah penduduk dan wilayahnya kecil. Atau menciptakan struktur organisasi dan jumlah perangkat desa yang proporsional. Lalu untuk daerah yang memiliki sedikit desaada opsi untuk mengkonversi semua desa menjadi kelurahan atau sebaliknya.

Semoga kedepannya semua Pemda mengalokasikan besaran bantuan keuangan sesuai amanat UU Desa. Sehingga bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat desa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sesuai spirit membangun Indonesia dari pinggiran desa. (*)