Terbukti Tilep Dana Desa, Kades di OKU Selatan Divonis 5 Tahun Penjara

PALEMBANG – Terdakwa Yunita Aryani (43), Kades Muara Payang, Kecamatan Kisam Tinggi, Kabupaten OKU Selatan hanya bisa pasrah saat divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Palembang. Ia dinyatakan terbukti menyelewengkan dana desa senilai hampir Rp700 juta.

Terdakwa Yunita yang dihadirkan dalam sidang secara daring, kemarin (12/1) dinyatakan oleh majelis hakim Tipikor Palembang diketuai Mangapul Manalu SH MH terbukti bersalah. Ia dinyatakan memperkaya diri sendiri dan melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

“Mengadili dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama lima tahun penjara denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara,” tegas Mangapul Manalu membacakan putusan.

Selain itu, majelis hakim Tipikor juga menjatuhkan pidana tambahan. Yaitu Yunita Aryani wajib mengganti uang kerugian negara sebesar Rp 699 juta. Apabila tidak sanggup membayar maka diganti dengan pidana dua tahun penjara.

Dalam pertimbangan, hal yang memberatkan Yunita adalah perbuatannya tidak mencerminkan contoh yang baik bagi dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, Yunita mengakui perbuatannya.

Atas vonis itu, Yunita yang ditahan di Lapas Perempuan Palembang diberikan waktu tujuh hari oleh majelis hakim untuk menentukan sikap, terima atau banding terhadap vonis tersebut. Hal senada juga diberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari OKU Selatan, Krisdianto SH.

Dalam dakwaan JPU, perkara ini terkait pengolahan dana desa Muara Payang, Kecamatan Kisam Tinggi, OKU Selatan tahap II, tahun 2017 sampai 2019. Modus Yunita adalah dana desa dicairkan sekaligus namun tidak melalui rekening desa, melainkan ke rekening pribadi.

Kemudian anggaran tersebut dikelola sendiri oleh Yunita tanpa melibatkan tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) ataupun perangkat desa.

Dalam keterangannya di persidangan, dana desa tersebut, selain digunakan untuk kepentingan warganya, juga digunakan untuk keperluan pribadi. Seperti membayar uang kuliah anak, membeli sepeda motor, dan dan modal usaha. Masih dalam dakwaan JPU, akibat perbuatan terdakwa dari dana desa tersebut diperoleh kerugian negara lebih kurang Rp699 juta. (seg)