Dinsos Ancam Sanksi Agen Nakal

foto: ilustrasi

MUARADUA – Menanggapi keluhan masyarakat diberbagai Kecamatan diwilayah Kabupaten OKU Selatan terkait Bantuan Sosial (Bansos) Non Tunai berupa Beras dan Telor yang dihitung tak sesuai dengan nominal uang yang telah ditetapkan, Pemerintah kabupaten OKU Selatan melalui Dinas Sosial setempat mengaku bakal memberikan sanksi kepada agen yang penyalur yang nakal.

Diketahui, Bantuan Sosial non tunai itu sendiri disalurkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Bank Mandiri yang disalurkan secara bertahap. Nominal yang diterima oleh Penerima Keluarga Manfaat (PKM) sebesar Rp. 2.400.000 tersebut disalurkan secara bertahap dengan bentuk beras dan telur.

Namun, ada beberapa PKM yang menilai bahwa beras dan telur yang mereka terima selama pertahun itu sendiri pada saat dikalkulasikan cukup jauh untuk mencapai nominal 2. 400.000 tersebut.

Oleh sebab itu menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Selatan melalui Dinas Sosial mengancam agen brilink yang meraup untung besar untuk dihentikan sebagai agen brilink.

Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Kepala Dinas Sosial OKU Selatan Drs. Endar Suhairi, M. Si melalui Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin, Arifin Hadi, ST, saat dibincangi, Rabu (12/1).

Dikatakannya, bagi agen brilink yang kerjasama dengan Bank Mandiri untuk menyalurkan Bansos itu sendiri jika diketahui meraup untung besar bisa dilakukan pencabutan sebagai agen.

“Asal sesuai dengan dasar laporan dari Dinas Sosial bahwa agen tersebut mengambil keuntungan yang melebihi maka akan diberikan sanksi berupa pemberhentian dari agen brilink,” tegasnya.

Ia menambahkan, semestinya agen itu harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial, karena selama ini banyak agen brilink yang bergerak tanpa ada rekomendasi dari Dinas Sosial.

Dengan demikian, pihaknya juga menghimbau kepada Penerima Keluarga Manfaat (PKM) yang memang merasa tak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan agar dapat melapor dengan Dinas Sosial secara tertulis. Sehingga dengan demikian setiap kejanggalan yang dialami PKM dapat ditindak lanjuti oleh Dinas.

“Asalkan ada laporan resmi dari masyarakat sebagai PKM, secara resmi tertulis agen bisa diberikan sanksi. Sebenarnya bisa saja mengambil keuntungan karena memang biaya traansportasi angkut barang tapi jangan terlalu berlebihan,” imbuhnya.

Dengan catatan, terangnya, para agen tidak diperkenankan memberikan label harga yang terlalu melambung tinggi, dan harus sesuai dengan jumlah yang diterima oleh PKM. (dal)